Penulis: Fidel Ali (eksekutif komunikasi dan mantan jurnalis)
Belakangan ini, linimasa sosial media kita kembali diramaikan oleh hal-hal yang tampaknya ringan tapi viral luar biasa—seperti debat tak berkesudahan soal perseteruan artis, perselingkuhan, atau konten “anak sultan” yang adu pamer harta. Belum lama, masyarakat dibuat gaduh dengan konten yang muncul bersamaan dengan sejumlah peristiwa penting yang menyangkut arah masa depan bangsa.
Fenomena ini seperti pengulangan sejarah: ada konten viral yang mendadak ramai, dan ada isu strategis yang mendadak sepi. Yang menjadi pertanyaan: apakah semua ini murni organik atau alami (tanpa boost iklan) atau, atau memang disengaja untuk mengalihkan perhatian publik?
Masyarakat yang Haus Konten, Negara yang Penuh Isu
Sebelum kita memperdalam tentang konten viral dan pengalihan isu, mari kita simak demografi media sosial di Indonesia. Data terbaru dari We Are Social (2025) menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia kini telah mencapai 183 juta orang, atau sekitar 66% dari total populasi, dengan rata-rata waktu penggunaan 3 jam 18 menit per hari. Di saat bersamaan, durasi penggunaan internet juga naik jadi hampir 8,5 jam per hari. Artinya, media sosial tetap menjadi medium utama dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat.
Dalam kondisi ini, sangat mudah untuk “mengatur” apa yang dilihat publik, cukup dengan boosting satu jenis konten tertentu dan memarkir konten lain yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Dalam dunia komunikasi politik, strategi ini sudah lama dikenal: agenda setting, framing, dan yang lebih ekstrem—distraction campaign.
Teori Pengalihan ala Postman dan Huxley
Dalam bukunya Amusing Ourselves to Death (1985), Neil Postman menyatakan bahwa masyarakat modern bukan ditindas oleh apa yang dibungkam, tetapi oleh banjir hiburan yang membuat mereka tidak peduli. Ini senada dengan yang disampaikan Aldous Huxley dalam Brave New World (1932), bahwa kontrol terhadap masyarakat modern dilakukan bukan dengan represi, tetapi dengan membuat mereka sibuk dengan hal-hal menyenangkan yang mengalihkan kesadaran mereka dari hal penting.
“People will come to love their oppression, to adore the technologies that undo their capacities to think.”
— Aldous Huxley
Konsep ini dikenal dengan istilah Huxleyan Dystopia, di mana masyarakat tidak lagi peduli terhadap realitas yang menyakitkan karena mereka dimanjakan oleh aliran hiburan, sensasi, dan konten viral yang terus-menerus.
Distraksi 2025: Antara Wacana Revisi UU dan Keriuhan Selebgram
Beberapa pekan terakhir (Mei–Juni 2025), perhatian publik banyak tertuju pada viralnya drama selebriti tentang dugaan KDRT, perceraian publik figur, perselingkuhan, serta munculnya kembali kasus lama yang “dipanas-panasi ulang.” Tak ketinggalan, “perang konten” soal flexing dan gaya hidup glamor turut membanjiri feed media sosial. Padahal, di saat bersamaan:
- Revisi Undang-Undang Penyiaran kembali dibahas DPR dengan pasal-pasal kontroversial, termasuk pasal yang membatasi kerja jurnalistik investigatif dan larangan penayangan eksklusif tentang kekerasan negara.
- Pembahasan pemangkasan kewenangan KPK melalui perubahan struktur organisasi internalnya berlangsung di bawah radar.
- Isu kenaikan tarif dasar listrik dan BBM mulai dibicarakan di internal pemerintah, namun nyaris tak mendapat porsi pemberitaan.
Apakah ini kebetulan? Atau kita sedang diarahkan untuk melihat ke tempat lain?
Pengalihan Isu: Teknik Lama, Kemasan Baru
Strategi pengalihan isu bukan hal baru. Dalam komunikasi politik, teknik ini masuk dalam bagian dari manajemen isu (issue management) dan manajemen krisis. Tujuannya adalah mengontrol narasi publik agar isu utama tidak berkembang liar dan menciptakan instabilitas.
Ada dua pendekatan umum:
- Overload informasi ringan: membanjiri ruang digital dengan konten non-serius namun viral.
- Glorifikasi terhadap konflik sosial yang tidak strategis: seperti menyorot “debat receh” antar kelompok netizen yang tidak menyentuh substansi persoalan kebangsaan.
“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”
— Franklin D. Roosevelt
Sisi Marketing Politik: Membentuk Persepsi, Bukan Menyampaikan Kebenaran
Menarik melihat pengalihan isu atau politik dari sisi marketing, karena dua hal ini memiliki peranan. Dalam dunia marketing politik modern, tujuan utama bukan lagi menyampaikan fakta, tapi membentuk persepsi. Yang terpenting bukan apa yang sebenarnya terjadi, tapi apa yang dipercaya oleh publik sedang terjadi. Dan untuk itu, pengalihan isu adalah alat strategis.
Beberapa teknik khas dalam marketing politik yang relevan dengan fenomena ini:
1. Distraction Tactic sebagai Strategi Persepsi
Pengalihan isu secara sadar digunakan untuk:
- Menghindari resistensi terhadap kebijakan tidak populer.
- Mengaburkan fokus publik dari agenda kekuasaan.
- Mengisi ruang emosi publik dengan isu yang bersifat personal dan dangkal.
Dengan membuat publik membicarakan satu hal, mereka sengaja diarahkan untuk tidak membicarakan hal lain.
2. Controlled Crisis dan Manajemen Wacana
Pakar komunikasi politik menyebut ini sebagai bagian dari crisis manufacturing:
- Krisis kecil diciptakan dan diviralkan untuk mengalihkan dari krisis besar.
- Misalnya, kisruh seleb, kasus kecil yang dibesarkan, atau kebocoran info yang sebenarnya disengaja.
Sering kali, viralitas bukan kecelakaan, tapi dirancang sebagai bagian dari issue placement dalam strategi opini publik.
3. Emotional Hijacking
Marketing politik tidak bekerja pada logika, tapi pada emosi massa. Maka:
- Isu-isu yang bisa memicu rasa marah, lucu, atau kepo, sengaja disebar agar otak rasional publik mati sementara.
- Ketika emosi kolektif sudah terkunci pada satu drama, saat itulah keputusan penting sering diketok di tempat lain—tanpa perhatian.
4. Noise Marketing dan Pengaburan Jejak
Dalam praktik noise marketing, banyaknya pesan justru digunakan untuk menyembunyikan pesan utama:
- Kebenaran tidak dibantah—cukup dikaburkan dengan 100 pesan lain yang lebih menarik secara emosi.
- Dalam ruang digital, overload is the new censorship.
“Jika Anda tidak bisa meyakinkan mereka dengan kebenaran, bingungkan mereka dengan kebisingan.”
— Roger Ailes, pendiri Fox News dan konsultan politik era Nixon-Reagan
Dengan demikian, teknik pengalihan isu bukan sekadar tindakan reaktif, tetapi bagian dari arsitektur komunikasi kekuasaan. Mereka yang paham cara kerja persepsi publik bisa mengatur mana isu yang naik, mana yang tenggelam, mana yang dibahas dengan serius, dan mana yang cukup viral tapi tanpa substansi.
Dan jika masyarakat tidak sadar cara kerja ini, maka publik akan terus dikendalikan oleh apa yang mereka kira sebagai “isu terpenting”—padahal itu hanyalah umpan.
Perspektif Komunikasi Politik: Mengendalikan Narasi, Menentukan Fokus Publik
Dalam komunikasi politik, pengalihan isu merupakan bagian dari strategi narasi—upaya sistematis untuk membingkai realitas agar menguntungkan pihak berkuasa atau kelompok tertentu. Ini bukan hanya tentang “mengalihkan perhatian”, tapi tentang mengatur struktur berpikir publik: mana yang dianggap penting, mana yang dianggap remeh, dan mana yang tidak dianggap sama sekali.
1. Agenda Setting dan Priming
Menurut Maxwell McCombs dan Donald Shaw, pencetus teori agenda setting, media tidak mengatakan kepada kita “apa yang harus dipikirkan”, tetapi mereka mengatakan “apa yang harus dipikirkan tentang”.
Jika media (dan buzzer politik) hanya menyorot konflik selebriti atau drama sosial, maka publik secara tidak sadar mulai menganggap itulah isu penting.
Selain itu, dengan teknik priming, isu yang sama diulang-ulang agar menjadi tolok ukur dalam menilai peristiwa lain. Akibatnya, isu krusial seperti pelemahan demokrasi atau korupsi raksasa jadi terlihat “tidak relevan” karena tidak viral.
2. Framing: Membentuk Persepsi Isu
Dalam komunikasi politik, bukan hanya topik yang penting, tapi cara menyajikannya:
- Jika isu BBM dibingkai sebagai “subsidi yang membebani APBN”, maka publik cenderung menerimanya meski itu menyulitkan ekonomi rakyat.
- Tapi bila isu seleb dibingkai sebagai “potret krisis moral bangsa”, maka orang akan lebih fokus ke urusan pribadi artis daripada menyadari bahwa negara sedang menata ulang Undang-Undangnya.
Dengan framing yang konsisten, aktor politik bisa mengalihkan rasa marah publik dari elite ke sasaran yang salah: minoritas, buzzer lain, atau bahkan sesama rakyat kecil.
3. Kebisingan Terencana: Strategi “Fogging”
Dalam komunikasi krisis, dikenal juga istilah fogging—yaitu teknik mengacaukan informasi untuk membuat publik kehilangan arah dalam membaca situasi.
- Banyaknya “isu receh” yang viral secara bersamaan membuat publik kelelahan dan akhirnya menyerah untuk mencari tahu kebenaran.
- Dalam kondisi ini, aktor politik bisa dengan leluasa menyisipkan agenda strategis tanpa pengawasan publik.
4. Orkestrasi Narasi Lewat Influencer dan Media
Aktor politik atau penguasa sering kali menggunakan:
- Media mainstream yang “patuh” untuk menurunkan eskalasi isu tertentu.
- Influencer berbayar untuk memviralkan konten tandingan atau isu pengalih.
- Buzzer digital untuk menciptakan noise, menciptakan opini publik palsu, dan menggiring persepsi seolah semua orang berpikir sama.
Ini bukan kebohongan total, tapi setengah-kebenaran yang dikemas menarik—lalu dijual ke publik dalam bentuk hiburan atau konflik personal.
Jadi, Apa yang Sedang Ditutupi?
Jika melihat momentum saat ini, bisa jadi viralnya konten selebriti dan perang komentar netizen merupakan distraksi dari isu yang lebih besar—seperti pelemahan demokrasi lewat regulasi, restrukturisasi lembaga pengawasan, dan transformasi kebijakan ekonomi yang menyulitkan rakyat kecil.
Mungkin konten viral tersebut memang organik, karena algoritma memfasilitasi apa yang disukai banyak orang. Tapi bisa juga sengaja diangkat untuk menggiring opini publik.
Yang pasti, jika publik sibuk mengomentari urusan rumah tangga selebriti, mereka mungkin akan lupa kasus ini:
1. Skandal Korupsi Pertamina – Rp 193 triliun
Menyangkut pencampuran BBM subsidi dengan komersial oleh oknum dalam jaringan Pertamina Patra Niaga. Kasus ini menyeret pejabat tinggi dan diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp 193 triliun. Publik kaget dan membuat tingkat kepercayaan terhadap produk Pertamina menurun drastis.
2. Kasus Korupsi Timah – Rp 271 triliun
Kasus ini menyangkut praktik ilegal dan perusakan lingkungan di Bangka Belitung yang melibatkan jaringan perusahaan besar dan diduga mendapat perlindungan elite politik. Kasus ini membuat kaget publik karena kerugian negara yang sangat besar.
3. Ekspor Sawit – Suap Rp 11,8 triliun
Kejagung menyita aset dari Wilmar Group karena dugaan suap untuk manipulasi ekspor CPO (Crude Palm Oil), namun pemberitaannya tenggelam di tengah polemik selebriti. Kasus ini membuat kaget karena melibatkan aparat penegak hukum.
4. Tambang Nikel Raja Ampat
Izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat menuai kritik keras, namun wacana ini segera hilang setelah munculnya isu receh lainnya atau melalui masalah yang kemudian dibuat oleh pemerintah lalu diselesaikan oleh pemerintah, seperti pahlawan kesiangan.
5. Premanisme dan Pemerasan terhadap Investor Asing
Proyek investasi senilai USD 1,5 miliar di sektor kimia diperas oleh kelompok ormas, dengan angka suap mencapai USD 300 juta. Meski disebut di media luar negeri, di tingkat nasional ini mulai hilang seperti asap. Ada yang berusaha mengangkatnya namun skeptis karena tidak ada solusi.
6. Proyek Pagar Laut di Banten Sepanjang 30 kilometer
Kasus pagar laut di Banten, khususnya di perairan Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan karena dampak negatifnya terhadap nelayan dan potensi pelanggaran hukum. Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang melintasi beberapa kecamatan ini muncul dugaan pemalsuan dokumen terkait izin pembangunan pagar laut ini, yang melibatkan pihak desa dan bisa jadi aparat terkait hingga oligarki dan berpotensi merugikan negara. Kasus ini kemudian tenggelam.
7. Dugaan Ijazah Palsu Presiden Jokowi
Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo mencuat pertama kali pada era kampanye pemilihan presiden 2014, namun muncul lagi 2022, ketika aktivis dan akademisi Bambang Tri Mulyono menggugat keabsahan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Isu ini memunculkan kecurigaan lain dari sebagian masyarakat yang merasa ada banyak hal tentang latar belakang Jokowi yang masih tertutup, termasuk soal siapa sesungguhnya aktor-aktor besar di balik karier politiknya yang melesat.
Siapa yang Bermain dan Apa yang Diuntungkan?
Pertanyaan kunci: siapa yang diuntungkan dari kaburnya perhatian publik terhadap isu strategis ini?
1. Elite Politik dan Oligarki Ekonomi
Kelompok ini paling berkepentingan agar isu-isu besar seperti korupsi, pelemahan institusi, dan manipulasi kebijakan tidak memicu reaksi publik. Dengan alih perhatian, mereka bisa:
- Menyusun ulang regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
- Menghindari pertanggungjawaban publik atas kebijakan tidak populer.
- Mengamankan proyek bisnis skala besar tanpa gangguan suara rakyat.
2. Buzzers dan Influencer Bayaran
Tidak semua konten viral muncul secara alami. Sebagian dibantu oleh jaringan buzzer politik atau influencer yang bekerja di balik layar:
- Mereka digerakkan untuk mengangkat topik-topik hiburan tertentu agar “menutup” ruang opini publik.
- Seringkali, narasi seleb, prank, atau drama pribadi digunakan sebagai pengalih alami karena lebih cepat menarik perhatian netizen.
3. Platform Media dan Algoritma
Media sosial—baik platform maupun media online komersial—ikut berperan:
- Algoritma akan mengangkat konten yang memicu emosi tinggi: kemarahan, tawa, kepo, bukan konten yang mendorong berpikir.
- Media digital cenderung ikut arus clickbait karena klik adalah uang. Mereka dengan sadar mengesampingkan isu-isu berat karena dianggap tidak “menguntungkan secara traffic”.
Penutup: Waspada, Jangan Asal Scroll
Media sosial bisa menjadi alat perubahan, tapi juga bisa jadi alat pengendalian. Kita harus mulai mempertanyakan kenapa satu isu jadi viral, dan kenapa isu lain menguap. Sebab, dalam era banjir informasi ini, yang tidak disorot bisa jadi lebih penting daripada yang viral.
Maka, sebelum menekan tombol share atau ikut ngegas di kolom komentar, tanyakan dulu: apa yang sedang saya lewatkan?
Sudah saatnya kita tidak hanya jadi penonton di tengah riuhnya dunia maya—berhenti sejenak, pikirkan ulang, dan mulai bertanya: siapa yang mengendalikan perhatian kita, dan untuk kepentingan siapa? Jadilah pembaca yang kritis, bukan sekadar pengikut tren. Kesadaran publik adalah benteng terakhir demokrasi—karena ketika suara kita diam, mereka yang di balik layar akan terus bermain tanpa kendali.
